Jurus Kemendag Hadapi Tantangan Sertifikasi Ekspor

Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan nomor registrasi ekspor tergantung dari persetujuan dari negara mitra yang bersangkutan. Periode pendaftaran untuk negara mitra berbeda-beda yaitu; untuk negara Uni Eropa 2 kali setahun; untuk negara China, Korea, Vietnam dan Kanada 3-4 kali setahun. Proses pendaftaran periode berikutnya dilakukan apabila pengajuan nomor registrasi periode sebelumnya telah disetujui. Biaya tidak dapat dikembalikan apabila sudah diterbitkan sertifikat kesehatan ikan atau apabila tindakan karantina sudah dikenakan maka seluruh biaya tidak dapat dikembalikan. Besaran tarif yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa tergantung jenis tindakan yang dilakukan oleh petugas karantina, fasilitas karantina yang digunakan dan jenis/ukuran/jumlah komoditas ikan itu sendiri.

Sertifikasi Ekspor

Yaitu, jasa keuangan syariah sebesar 42%, gaya hidup syariah (4%), dan yang terbesar dari produk halal (54%). Saat ini pemerintah sedang menggodok rancangan insentif, terutama bagi pemain industri halal yang berorientasi ekspor maupun memproduksi barang substitusi impor. Insentif tersebut dapat berupa penetapan fiskal dan relaksasi Pajak Penjualan bagi penjualan kavling di KIH. Jakarta, PONTAS.ID – Upaya mendorong pemerintah daerah dan para pelaku agribisnis untuk melalukan ekspor langsung dari Nusa Tenggara Timur mulai menuai hasil. Pemeriksaan berkala tersebut dapat menekan biaya pemeriksaan yang dikeluarkan ekportir dan dapat mengefisienkan petugas. BBKP berharap dapat memfasilitasi penetapan perusahaan ekspor yang layak untuk model In Line Inspection.

Para pelaku industri kelapa sawit didorong untuk terus berkomitmen melakukan sertifikasi sebagai bukti bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability. “Penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dilakukan melalui penerapan Cara Karantina Ikan yang baik di unit usaha pembudidaya ikan. Penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Points di unit pengolahan ikan , dan penerbitan Health Certificate ,” kata Rina, di Jakarta, Jumat (17/1). Namun, kata Natan, hal itu bisa disikapi para pelaku usaha Indonesia dengan melakukan pemetaan dan memanfaatkan berbagai kerja sama perdagangan internasional. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengemukakan, sertifikasi verifikasi legalitas kayu akan menjamin bahwa produk kayu Indonesia berasal dari bahan baku yang authorized. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Jakarta, Selasa (20/3), mengemukakan, penerapan sertifikasi verifikasi legalitas kayu akan mendorong Indonesia memperluas dan mendorong nilai tambah ekspor.

Bila ingin memulai ekspor dengan kapasitas yang masih terbatas, usahakan untuk menargetkan pasar negara yang regulasi standarnya belum terlalu tinggi dan ketat. Banyak pelaku UKM di Indonesia yang tidak dapat melakukan ekspor dikarenakan tidak terpenuhinya standar produk untuk pasar ekspornya. Tapi banyak juga yang mengira bahwa standar ekspor itu selalu berkaitan dengan sertifikasi.

Demi terwujudnya ekosistem halal yang dapat memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil, maka penyedian bahan baku halal menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Kami menyambut baik inisiatif acara untuk mempromosikan ekspor produk kayu Indonesia yang lebih baik,” katanya. Dia melanjutkan, untuk mendorong ekspor, APHI memandang memandang masih ada kebutuhan untuk memperbaiki konteks operasional dalam hal pajak, peraturan ekspor dan fasilitas infrastruktur. Meski demikian, APHI sedang melakukan proses untuk meningkatkan upaya promosi pasar dan akses pasar melalui kerja sama dengan PNORS di Indonesia untuk mengembangkan Indonesian Timber Exchange System. Lebih lanjut, Ketut mengungkapkan, perkembangan ekspor produk peternakan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia bisa ikut bersaing dengan negara lain.

Sedangkan untuk pemanfaatan perdagangan internasional pelaku usaha diminta jeli terhadap hasil dari perundingan perdagangan. Menurut Nurhartanto, PC ini menjadi salah satu persyaratan dari negara tujuan ekspor, setelah protokol karantina kedua negara diharmonisasi. Membuka akses pasar dinegara tujuan ekspor baru merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh Kementan melalui Badan Karantina Pertanian untuk memacu pertumbuhan ekspor komoditas pertanian. “Indonesia harus tetap optimis menghadapi tata kehidupan baru yang mensyaratkan banyak sertifikasi dalam proses perdagangan terutama pascapandemi. Untuk itu, Indonesia perlu mengembangkan standar, laboratorium uji, dan lembaga sertifikasi produk sehingga produk kita dapat selalu memenuhi standar pasar internasional,” ujarnya.

Dalam siaran persnya, Rabu, (9/5), Deputi Pengembangan SDM, Kemenkop dan UKM Prakoso BS mengatakan, “Melalui pelatihan ini, UKM dapat memiliki sertifikasi di bidang ekspor sehingga dapat melakukan ekspor produknya sendiri ke pasar luar negeri. Menurut Prawira, salah satu peserta pelatihan dari Sapu Lidi, pelatihan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan memahami istilah eksportir dengan segala peraturan yang harus dipenuhi, sehingga menambah wawasan untuk dapat bergerak dalam pengembangan ekspor yang lain. “Melalui pelatihan dapat membuka jaringan usaha baik antara peserta pelatihan ekspor ataupun dengan eksportir Indonesia yang telah berhasil, sehingga dapat saling bekerja sama dalam jasa ekspor,” ungkapnya. Adapun komoditas atau produk-produk yang masuk dalam GSP Uni Eropa seperti kopi, karet alam, furnitur, alas kaki, mesin cetak, dan lain sebagainya.

Anjen

Leave a Reply

Your email address will not be published.